Website KPM

Ingin tahu info seputar KPM kunjungi website kami di http://skpm.ipb.ac.id/

ANALISIS : PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MIGRAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN (Fredian Tonny Nasdian)

Oleh :
Ari Wibowo

PENDAHULUAN
Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi NTB termasuk kategori kabupaten dengan kapasitas SDA yang rendah. Disamping itu, jumlah penduduk kabupaten ini relatif banyak, sehinggan kapasitas SDA tidak mampu menopang kebutuhan penduduk. Akibatnya penduduk usia produktif terpaksa keluar dari daerahnya untuk bermigran mencari lapangan pekerjaan sampai keluar negeri. Dilihat dari pemilihan lapangan kerja, penduduk di daerah ini lebih banyak yang bermigran keluar negeri.
Persoalan lain juga muncul seperti tingkat SDM dan sumberdaya financial tenaga kerja migrant dari Lombok timur yang ralatif rendah menjadi benih persoalan bagi pekerja itu sendiri mulai dari proses rekruitmen sampai ketika bekerja di Negara tujuan. Walaupun banyak masalah yang terjadi diatas, banyak penduduk yang dapat mengirim penghaslian (remitan) kepada keluarganau di Lombok. Data mutakhir pengiriman uang tersebut di provinsi NTB mencapai 1,2 milyar rupiah per hari dan untuk Lombok timur lebih dari 300 juta rupiah per hari. Tapi, pemasukan hasil ekonomi sebesar itu tidak berdampak ekonomi positif pada Lombok Timur. Masyarakat lebih konsumtif dalam pengelolaannya sehingga tidak sustainable. Hal ini menjadi focus perhatian untuk penyelesaian atau memberi solusi atas masalah-masalah yang ada.
PEMBAHASAN
Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang memperkuat dan memperlemah gagasan “pemberdayaan tenaga kerja migrant dan kelembagaan koperasi dalam pembangunan pedesaan”. Faktor yang memperkuat adalah gagasan tersebut berlandaskan pad modal social yang terdapat dalam masyarakat pedesaan Lombok Timur, yaitu prinsip-prinsip partisipatif dan mensinerjikan kekuatan-kekuatan bottom-up dan top-down diterapkan disini. Selain itu gagasan ini memiliki tiga gagasan pokok yang menjadi faktor utama pengembangan dan pembangunan kelembagaan berkelanjutan di daerah, yaitu (1) Pengembangan kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas dalam kerangka community based development, (2) pembangunan pengelolaan tenaga kerja migrant ditingkat kabupaten sebagai wujud local government policies , dan (3) Membangun dan mengembangkan jejaring tenaga kerja migran dan kelembagaan yang berbasis komunitas sebagai modal social yang menjalin hubungan kelembagaan antara kelembagaan di tingkat komunitas dan kabupaten.
Faktor yang memperlemah gagasan yang menghambat pemberdayaan dan partisipasi serta menjadi penyebab ketidak berdayaan lapisan bawah atau komunitas menghadpai lapisan yang lebih kuat adalah, (1) Masalah structural mengakibatkan pemerintah lokal terjebak dalam perancangan program pengembangan masyarakat yang kaku. (2) Keberhasilan mengimplementasikan gagasan-gagasan tersebut sangat ditentukan oleh leadership pemimpin daerah. Hal ini menjadi bahan pertanyaan, apakah pemimpin daerah memiliki kapasitas tersebut secara konsisten. Sehingga muncul faktor (3) yaitu komitmen dari pemimpin dan semua pihak terhadap pandangan bahwa pemberdayaan tenaga kerja migran sebagai salah satu alternative pembangunan komunitas, masyarakat, daerah.
Konteks pengembangan masyarakat dalam tulisan tersebut telah disebutkan, bahwa konteks pengembangan masyarakat desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi desa (tanpa menghapus wewenang pemerintah pusat). Artinya tenaga kerja migran yang berdaya diindikasi tidak hanya oleh besarnya remitan, tetapi lebih dari itu sampai sejauh mana dinamika tenaga kerja migran hidup dengan bertumpu pada kelembagaan di tingkat komunitas dan lokal yang berkelanjutan serta mampu berdampak pada aktivitas ekonomi dan usaha-usaha produktif di tingkat komunitas dan daerah pedesaan.
Strategi pengembangan jejaring adalah mengembangkan kelembagaan berkelanjutan melalui suatu kolaborasi antara kelembagaan berdasarka kepercayaan (trust) sehingga terbentuk hubungan kelembagaan atau jejaring (networking) yang baik. Jejaring tersebut dibangun, dipelihara dan dikembangkan dengan berbasis pada komunitas. Berikutnya adalah stakeholder yang berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan komunitas adalah Pemerintah, Swasta, LSM, Tokoh, Lembaga pendidikan dan koperasi. Pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Dinas Tenaga Kerja, kependudukan dan transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Pertambangan, Bagian Perekonomian Setda Kab. Lombok Timur, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat desa) dan LSM atau kelembagaan non-pemerintahan sangat berperan dalam memberdayakan kelembagaan koperasi tenaga kerja migran.
Peranan kelembagaan koperasi tenaga kerja migran sendiri adalah 1) sebagai sumber keungan dan modal bagi aktivitas kelembagaan-kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas dan calon tenaga kerja migran secara kolektif, 2) sebagai kelembagaan yang mempersiapkan keperluan administrative di tingkat kecamatan yang mampu mengatur dan mengelola cash flow dari remitan tenaga kerja migran sesuai dengan AD-ART, program dan kesepakatan anggota koperasi, 3) sebagai lembaga yang mampu mengembangkan uni-unit usaha di kelembagaan kooperatif dan produktif di tingkat komunitas, dan 4)sebagai kelembagaan yang mampu menciptakan kerjasama dan program kemitraan dengan beragam kelembagaan usaha dan ekonomi.
Peran pemerintah dalam kerangka synergy antara community based development dan local government policies adalah mempermudah partisipasi dari pihak pemerintah local dalam hal ini, memberi kemudahan komunitas dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki. Selain itu, kebijakan pemerintah harus dapat menjaga kesinambungan pihak swasta dan komunitas dalam pola hubungan dan sustainabilitas. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pemerintah daerah. Kekuatan pemerintah adalah pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur daerah. Tentu hal ini mengakibatkan pembangunan tidak berperspektif lokal karena menjadi top-down. Sehingga muncul kelemahan pula, yaitu masyarakat tergantung pada suntikan dana dari pemerintah. Akibatnya kualitas dari partisipasi warga komunitas dan kemandiriannya tidak diperhatikan.
KESIMPULAN
Untuk mencapai sustainabilitas gagasan ini, maka diperlukan komitmen semua piha terhadap padangan bahwa pemeberdayaan tenaga kerja migrant sebagai salah satu alternative pembangunan komunitas, masyarakatm dan daerah dalam hal ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Lombok Timur.
DAFTAR PUSTAKA
Nasdian FT. Pemberdayaan Tenaga Kerja Migran dan Kelembagaan Koperasi dalam Pembangunan Pedesaan [Materi analisis]
Nasdian FT. 2006. Pengembangan masyarakat. Bogor [ID]. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor: Bogor.

Resume bacaan

Ruang lingkup agrarian dalam bacaan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lingkup subjek agrarian dan lingkup objek. Lingkup objek agrarian meliputi beragam sumber agraria yaitu tanah dan udara yang dikelola melalui kegiatan ekonomi tertentu. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan seperti pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan kedirgantaraan.
Asal usul etimologi agrarian berasal dari bahasa latin “Ager” yang artinya 1)lapangan; 2) pedusunan; 3)wilayah. Dalam pengertian tersebut bukan mencakup pertanian saja. Pengertian tersebut menyebutkan dusun, yang kita ketahui dipedusanan terdapat berbagai macam tumbuhan air, sungai, atau tambanga, perumahan, dan masyarakat manusia.
Lingkup subjek agraris meliputi tiga kategori social penguasa atau pemilik dan pemanfaat (pengguna) sumber-sumber agrarian, yaitu komunitas, swasta, dan pemerintah. Ketiga sumber tersebut memiliki keterkaitan hubungan kerja dengan sumber-sumber agraria, yang artikulasinya berbeda antara satu dan lainnya menurut subjek orientasi kepentingan sosialnya.

KALENDER
May 2015
S M T W T F S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31